USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN

A.      Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan yang sekarang kita nikmati bukanlah sesuatu yang datangsecara gratis dan tiba-tiba dari langit.  Kemerdekaan kita rebut dari genggaman tangan panjajah dengan perjuangan berat selama ratusan tahun. Momentum itu datang saat jepang mulai menderita kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya.

1. Alasan Pembentukan BPUPKI

Ø  Pertengahan Tahun 1944 Jepang mengalami masa krisis, karena kekalahan demi kekalahan pada masa Perang Dunia II ( dimulai dengan jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan Sekutu ).

Ø   Tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso mengambil kebijaksanaan dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia kelak dikemudian hari.

Ø    Tanggan 1 Maret 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Ø  Tujuan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan laian-lain yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka

Ø   Tanggal 29 April 1945  secara resmi diumumlan anggota-anggota BPUPKI berjumlah 67 terdiri atas 7 orang Jepang dan 60 orang Indonesia. Dengan ketua dr. K.R.T. Rajiman Wediodiningrat, dibantu R.P. Soeroso (Indonesia) dan Icibangase (Jepang).

Ø  BPUPKI berhasil mengadakan dua kali sidang.

Ø  Sidang pertama BPUPKI tanggal 29Mei – 1 Juni agendanya : membicarakan dasar negara Indonesia. Beberapa orang mengajukan usulan atara lain Mr Muh Yamin dan Ir. Sukarno

Ø  Sidang kedua tanggal 10 -16 Juli 1945, agendanya membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar

Ø  Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI oleh Jendral Terauchi dibubarkan  diganti dengan sebuah badan yang disebut Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang berfungsi melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia.

2.  Kronologi Penyusunan Dasar Dan Konstitusi Negara

a.  Proses Penyusunan Dasar Negara Indonesia.

Dimulai ketika BPUPKI melakukan sidang yang pertama.

Tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin menyampaikan lima asas dasar negara Indonesia, yaitu :

1)        Peri kebangsaan

2)        Peri Kemanusiaan

3)        Peri Ketuhanan

4)        Peri Kerakyatan

5)        Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato Mr. Muh. Yamin menyerahkan rancangan sementara undang-undang dasar Republik Indonesia. Didalam pembukaan rancangan undang-undang dasar Republik Indonesia tersebut terdapat lima asas dasar negara, berbunyi :

1)        Ketuhanan Yang Maha Esa

2)        Kebangsaan Persatuan Indonesia

3)        Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

4)        Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5)        Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo mengusulkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar filsafat negara Indonesia. Usulan-usulannya sbb :

1)        Pendirian Negara Nasional yang bersatu dalam arti totaliter, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan.Sedangkan, urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan yang bersangkutan.

2)        Para warga negara dianjurkan untuk takluk kepada Tuhan

3)        Harus dibentuk sistem permusyawaratan

4)        Perekonomian seharusnya bersifat kekeluargaan

5)        Mengenai hubungan antarbangsa, sebaiknyaa Indonesia menjadi anggota negara Asia Timur Raya

Tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan usulan secara lisan tanpa teks tentang dasar negara. Pada intinya berisi lima prinsip dasar negara, yaitu :

1)        Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

2)        Internasionalisme (peri Kemanusiaan)

3)        Mufakat (Demokrasi)

4)        Kesejahteraan Sosial

5)        Ketuhanan yang berkebudayaan (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Ir Soekarno mengusulkan untuk memberi nama atau istilah “Pancasila” pada lima asas dasar negara. Nama  itu berasal dari seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila dapat diperas menjadi “Trisila”, yaitu terdiri atas Socio nasionalisme, Socio democatie, dan Ketuhanan. Trisil dapat diperas menjadi Eka Sila, yang intinya “Gotong Royong”

Istilah Pancasila yang dilontarkan Ir Soekarno akhirnya menjadi populer di masyarakat sebagai nama dari dasar negara Indonesia. Lebih-lebih pada tahun 1945, pidato tersebut diterbitkan dengan judul “Lahirnya Pancasila”.

Sesudah pidato Ir. Soekarno sidang pertama BPUPKI berakhir. BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Mereka terdiri : Ir. Seokarno (ketua), Mr. Muh. Yamin, Drs. Muh Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujono.

Tanggal 22 Juni 1945, mengadakan pertemuan untuk membahas usul-usul tentang dasar negara yang telah dikemukakan pada sidang BPUPKI pertama.

Hasil kerja Panitia Sembilan dikenal dengan Piagam Jakarta, yang salah satu isinya adalah perumusan dasar negara, yaitu :

1)      Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3)      Persatuan Indonesia

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggal 10 Juli 1945 memasuki sidang BPUPKI yang kedua, Ir. Soekarno melaporkan hasilnya kepada sidang. Ternyata, peserta sidang menyetujui dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut. Setelah sidang keduanya BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI.

Pada waktu PPKI bersidang untuk pertama kalinya dibahas beberapa perubahan dari naskah hasil kerja Panitia Sembilan sebelum dilakukan pengesahan. Salah satu perubahannya tentang dasar negara, terutama pada sila pertama, karena bagi beberapa peserta sidang sila itu masih menjadi perdebatan. Akhirnya sila tersebut mengalami perubahan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semua peserta sidang sepakat dengan perubahan tersebut. Mukadimah Piagam Jakarta disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945. Dengan begitu dasar negara Indonesia yang keberadaanya tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, tentunya sudah disahkan pada saat itu juga.

b.  Proses Penyusunan Konstitusi Indonesia.

Dimulai saat Mr. Muh Yamin setelah memberikan usulan tentang dasar negara juga menyerahkan baskah rancangan sementara undang-undang dasar Republik Indonesia pada saat sidang petama BPUPKI

Rancangan pembukaan tersebut dibicarakan lagi oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.

Hasil kerja Panitia sembilan yang berupa Piagam Jakarta disosialisasikan kepada anggota BPUPKI pada sidangnya yang kedua tanggal 10 Juli 1945. Para peserta sidang secara bulat menyetujui apa yang terdapat dalam Piagam Jakarta.

Sidang memutuskan banyak hal. Namun yang berkenaan dengan konsitusi selain keputusan di atas adalah pembentukan tiga panitia. Salah satu dari ketiga panitia itu bertugas untuk merancang undang-undang dasar. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno.

Tanggal 14 Juli 1945 panitia perancang undang-undang dasar melaporkan hasil kerjanya dihadapan peserta sidang. Mereka mengusulkan susunan undang-undang dasar yang terdiri atas tiga bagian, Bagian pertamanya berisi pernyataan Indonesia merdeka yang sekaligus berupa dakwaan di hadapan dunia atas penjajahan Belanda.

Beberapa perubahan Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi undang-undang dasar

No.	Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945
1 2 3	Kata “Mukadimah” ....dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia..... Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab	“Pembukaan” ....dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...... ....kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam pasal-pasalnya.

No.	Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945
1 2 3 4	Istilah Hukum Dasar Dalam rancangan dua orang wakil presiden Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama islam Dalam rancangan disebutkan selama pegang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia	Undang-Undang Dasar Seorang wakil presiden Presiden harus seorang Indonesia asli Dihapuskan

Mengapa kata Hukum Dasar diganti Undang-Undang Dasar ?

Menurut Mr. Soepomo dalam rapat 15 Juli 1945, kata hukum dalam bahasa Belanda berarti recht. Recht dapat berarti segala hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan undang-undang adalah justru hukum yang tertulis. Oleh karena itu, menurutnya pemakaian hukum dasar dalam Piagam jakarta tidak tepat.

Setelah adanya perubahan-perubahan, Piagam Jakarta sebagai rancangan undang-undang dasar disahkan sebagai undang-undang dasar negara. Kini, undang-undang tersebut kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas dua bagian yaitu bagian “Pembuaan” dan bagian “Batang Tubuh UUD”

Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan terdiri 4 pasal, dan 1 Aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam perkembangannya ini, mengalami beberapa kali perubahan (diamandemen). Amandemen terbaru ditetapkan pada tahun 2002.

3.  Peran Penting PPKI bagi Kemerdekaan.

a.  Sidang I PPKI

    Tanggal 18 Agustus 1945, bertempat di Pejambon. Sidang mengagendakan hal-hal :

1)      Pembahasan rancangan pembukaan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang telah disiapkan oleh BPUPKI

2)      Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

3)      Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Daerah.

b. Sidang II PPKI

    Tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan :

1)      Pembagian wilayah Indonesia ke dalam delapan propinsi

2)      Pembentukan kementrian dalam dua belas departemen

c.  Sidang III PPKI

Tanggal 20 Agustus 1945. Agenda yang dibahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Pada saat itu dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

d.  Sidang IV PPKI

     Tanggal 22 Agustus 1945. Sidang membahas tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat.

A.      Peristiwa-Peristiwa di Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil meproklamasikan kemerdekaan. Namun, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti samapai disitu. Bangsa Indonesia harus segera membentuk sebuah negara dan pemerintahan.

1. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kekalahan demi kekalahan yang diderita tentara Jepang, tidak luput dari perhatian para pejuang kita. Berita kekalahan Jepang menimbulkan beragam reaksi di kalangan tokoh dan rakyat Indonesia. Fokus perdebatan adalah bagaimana kemerdekaan harus diraih, “kita diberi atau kita rebut“.

2. Perdebatan di Sekitar Proklamasi.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 sore hari, Sutan Sjahrir membawa kabar berita kekalahan Jepang dalam perang melawan Sekutu kepada Bung Hatta. Sutan Sjahrir menanyakan bagaimana Indonesia menyikapi berita tersebut. Inilah awal mula perdebatan kedua kubu.

Golongan muda dikoordinasi oleh Sutan Sjahrir menghendaki agar pernyataan kemerdekaan Indonesia itu dibacakan secepatnya. Kelompok ini berpendapat, pernyataan nkemerdekaan itu jangan melibatkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi diumumkan oleh Ir. Soekarno sebagai pemimpin rakyat melalui radio. Salah satu alasannya, kemerdekaan yang diumumkan oleh PPKI akan dianggap sekutu sebagai hadiah pemberian, dan Indonesia merdeka yang lahir dengan cara semacam itu akan dicap sebagai buatan Jepang.

tanggal 15 Agustus 1945 Golongan muda mengadakan rapat di salag satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Hadir atl : Chairul Saleh, Darwis, Djohar Nur, Kusnandar, Subianto, Margono, Aidit, Sunyoto, Abubakar, Eri Sudewo, Wikana dan Armansyah.

Keputusan rapat antara lain :

1)      Menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan pada bangsa dan negara manapun

2)      semua ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan

3)      Mereka berharap diikutsertakan menyatakan proklamsi, sehingga mereka memutuskan untuk berunding dengan Bung Karno dan Bung Hatta

Maka diutuslah Wikana dan darwis untuk menemui Bung Karno di rumahnya Jl Pegangsaan Timur 56 jakarta, sedang utusan ke rumah Bung Hatta adalah Subandio Sastrosatomo. kedua utusan tersebut gagal menyakinkan dan membujuk kedua tokoh itu untuk segera membacakan kemerdekaan bangsa.

Langkah dan tindakan golongan tua cenderung mengikuti aturan yang sudah ada, tidak terburu-buru, dan telah dipikirkan masak-masak apa resiko serta konsekuensinya. Saat menerima berita dari Sjahriri , Hatta tidak menyanggah tetapi juga tidak percaya begitu saja. Ia menanyakan langsung kepada Gunseikanbu (Pemerintah militer Jepang). Setelah yakin benar, Hatta mengambil keputusan untuk mengundang PPKI agar bersidang tanggal 16 Agustus 1945 di kantor Dewan Sanyo di Penjambon 2. Rencana Hatta ditentang oleh para pemuda seperti Subandio dan Subiarto. Bagi Bung Hatta , sama saja kalau pernyataan kemerdekaan itu diucapkan oleh Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atau oleh Bung Karno sebagai ketua PPKI.

Pada dini hari pukul 04.30 tanggal 16 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda untuk dibawa ke Rangasdengklok. Selama seharianmereka hanya duduk duduk serta tidak tahu apa yang terjadi., hingga Mr Ahmad Subardjo datang membawa kabar bahwa para pemimpin itu ditunggu anggota PPKI dan Guisekan. Akhirnya, mereka kembali ke Jakarta dan tiba pukul 20.00.

Setelah salah perhitungan dan gagal dalam membaca keadaan, golongan muda harus mengakui pengalaman golongan tua. Kedua kubu bertemu lagi di rumah Laksamana Maeda, bersama anggota PPKI dan beberapa tokoh pergerakan kira-kira 50 orang. Lima di antara yang hadir yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Malik, masuk ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya. Bung Karno mendiktekan, Bung Hatta menulis dan memberi beberapa koreksi. Setelah selesai Bung karno memimpin rapat untuk menawarkan konsep teks proklamasi yang baru saja disusun. Perdebatan kecil terjadi tentang siapa yang harus menandatangi teks bersejarah tersebut. Bung Karno usul semua yang hadir menandatangai seperti proklamasi Amerika, namaun para pemuka justru menolak. Sukarni mengusulkan agar tes tersebut ditandatangai oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Inilah pengakuan golongan muda terhadap golongan tua, yang menandai tercapainya sebuah kesepakatan tentang proklamasi, setelah perdebatan demi perdebatan mereka jalani. Pda detik-detik terakhir krisis itu, jiwa besar golongan muda tampil mengemuka untuk mengakui pengalaman golongan tua. Sebuah sikap keteladanan yang patut dicontoh.

3. Penyebaran Berita Proklamasi dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah.

Pada pukul 03.00 dini hari, tanggal 17 Agustus 1945 atau sesaat setelah rapat di rumah Maeda selesai, Bung Hatta menghampiri pemuda Burhanuddin Diah (BM Diah) pemuda yang bekerja pada kantor Berita domei milik pemerintah Jepang ini, Bung Hatta berpesan ke seluruh dunia.

Dengan motivasi dari Bung Hatta, pemuda itu segera mengadakan pembagian pekerjaan dengan membentuk beberapa kelompok. Masing-masing kelompok pemuda mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa esok pagi tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 akan diadakan proklamasi kemerdekaan.

Tokoh pemuda Sukarni mengkoordinasi  kelompok pemuda yang bermarkas di Jl Bogor Lama. Malam itu juga Sukarni mengadakan rapat di Kebayoran untuk mengatur pelaksanaan dan cara penyiaran berita proklamasi. Antara lain diputuskan : semua media komunikasi yang ada akan dipergunakan untuk acara itu. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil siap dikerahkan ke segenap penjuru kota. Sasarannya pengerahan masa agar bisa mendengar lamgsung pembacaan proklamsi di Pegangsaan Timur 56.

Pagi itu, ketegangan kembali terjadi antara golongan muda dan golongan tua, bahkan melibatkan bala tentara Jepang. Karena kesalahan informasi, terjadi konsentrasi masa di Lapangan Ikada ( Ikatan Atletik Jakarta, sekarang di sudut tenggara Monas). Bala tentara Jepang mengadakan blokade dari aktivitas pemuda. Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro menemui dr. Muwardi yang menjadi kepala keamanan Bung Karno. Dung Karno menghendaki pembacaan naskah proklamasi dilangsungkan di Pegangsaan Timur 56 dan tidak di lapangan Ikada. Alasannya resiko terlalu besar baik dari segi keamanan maupun politik, karena konsentrasi massa yang besar bisa menimbulkan salah paham dengan tentara jepang. rumah Bung karno sendiri telah siap  dan dijaga oleh tentara PETA di bawah pimpinan Cundanco Latief Hendraningrat. Masa pun berhasil dipindah dari Ikada ke rumah Bung Karno.

Golongan muda mendesak Bung Karno segera membacakan teks proklamasi yang telah disusun semalam. Namun tanpa kehadiran Bung Hatta tidak mungkin bagi Bung Karno untuk melakukan sendiri. Ketegangan mencair setelah 5 menit acara dimulai Bung Hatta datang. Akhirnya saat yang bersejarah itu pun terjadilah.

Berita tentang proklamsi itu segera tersebar ke seluruh penjuru Jakarta, bahkan secara estafet di sebarkan ke berbagai tempat di Indonesia. sesaat setelah proklamasi itu dibacakan, teks tersebut telah berada di tangan Waiden B Palenewen yang saat itu menjabat kepala Bagian Radio dari Kantor Domei. Konon ia menerima dari Syahruddin. Waiden segera memerintahkan markonis F Wuz segera menyiarkan tiga kali berturut-turut. Namun baru dua kali disiarkan mendadak datang orang Jepang melarang siaran it. Larangan tidak digubris, bahkan diualang setiap setengah jam hingga siaran berhenti pukul 16.00.

Ada tiga akibat yang muncul setelah siaran berita proklamasi itu

1)      Pimpinan tetara pendudukan jepang di Jawa menyatakan berita itu sebagai kebohongan dan kekeliruan sehingga memerintahkan untuk meralat. Pemancar radio akhirnya disegel oleh Jepang tanggal 20 Agustus 1945 dan semua pegawainya dilarang masuk. Segera setelah disegel, mereka dengan dibantu  para teknisi radio seperti Sukarman, Sutanto, Susilohardjo dan Suhandar, membuat pemancar baru. Peralatannya dicuri dari Kantor Domei satu demi satu dan dibawa ke rumah Waidan B Palenewen ke Menteng 31. Akhirnya berdirilah pemancar baru di Menteng 31 dengan kode DJK I. Dari sinilah, berita proklamsi disebarkan ke penjuru tanah air.

2)      Gunseikanbu memanggil Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Bahkan, mereka memerintahkan agar kedua tokoh itu membatalkan proklamasi yang telah terlanjur dibacakan, namun dengan tegas ditolak Bung Karno dan Bung Hatta. Gunseikanmemperingatkan agar Indonesia berhati-hati sehingga tidak merugikan jepang karena urusan-urusan Indonesia akan diserahkan kepada Sekutu. Akhirnya, antara Gunseikan dengan Bung Karno dan Bung Hatta terjadi kesepakatan : perebutan kekuasaan tidak dilakukan di Jakarta.

3)      Ada upaya terakhir dari Jepang untuk membatalkan proklamasi yaitu dengan mendesak PPKI agar bersidang. Agendanya adalah membicarakan rencana kemerdekaan sebagai hadiah Jepang, sebagaimana pernah dijanjikan Jepang dahulu.

Reaksi rakyat di berbagai daerah bermacam-macam, dan heroisme pun membubung tinggi. Apalagi selama pendudukan Jepang ada kebiasaan rakyat mengadakan rapat raksasa untuk mendengarkan pidato dari para pemimpinnya. Karena proklamsi kemerdekaan merupakan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia, maka untuk menyambutnya perlu diadakan rapat raksasa. Rencana disusun oleh komite van Aksi Menteng 31, namun baru tanggal 19 september 1945rapat itu terlaksana. Ribuan rakyat berkumpul di lapangan Ikada di hadapan tentara Jepang dengan bayonet terhunus. Untuk mencegah insiden dengan tentara jepang, Bung Karno berpidato singkat agar rakyat percaya kepada pemerintah Republik Indonesia dan pulang dengan tenang. Inilah pertemuan pertama presiden dengan rakyat.

Tanggal 20 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyambutnya dengan berkata bahwa “semua orang harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing demi kepentingan kita bersama, ialah menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa”. Sri Sultan adalah raja dari keraton yogyakarta, namun dia tidak mau melepaskan diri dari Indonesia dengan membentuk kerajaan sendiri, meskipun saat itu sangat memungkinkan.

Kemerdekaan yang barussaja diproklamirkan itu,  dieksplotasikan dalam beragam cara. Secara umum berbagai peristiwa itu atl :

Waktu	Peristiwa	Tokoh	Tempat
19 Agustus – 20 Oktober 1945	Para pemuda yang terdiri atas Boei Taishin (Barisan Berani Mati) dan eks Kaigun Heiho merebut gedung-gedung vital seperti studio radio serta tangsi polisi	Dr. Sam Ratulangi, Mr. Andi Zainual Abidin	Makasar, Polombangkeng
13 September 1945	Perebutan senjata oleh 600 pemuda terlatih di markas-markas Jepang		Gorontalo
19 September – 1 Oktober 1945	a. Perebutan senjata di gudang mesiu Don Bosco dan perebutan markas pertahanan Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut Ujung, serta perebutan markas-markas serta pabrik yang tersebar di Jawa Timur. b. Insiden bendera di atas Hotel Yamato yang dipicu oleh tindakan orang-orang Belanda tawanan Jepang yang memasang bendera di atas hotel itu. c. Rakyat menyerbu markas kompetai (kantor gubenur sekarang) yang dianggap lambang kekejaman pemerintah Jepang.	Residen Sudirman	Surabaya dan sekitarnya
26 September – 7 Oktober 1945	a. Aksi pemogokan rakyat yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai Jepang b. Berdirinya surat kabar Kedaulatan Rakyat c. Pemuda BKR dan Pemuda Polisi Istimewa merebut gudang senjata di tangsi Otsuka Butai		Yogyakarta
8 Oktober – 12 Oktober 1945	a. Pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) b. Shucokan memanggil para pemuda agar menghentikan aktivitas dan membubarkan organisme yang telah terbentuk c. Perebutan dan pengambilan kantor-kantor pemerintah dan pengibaran bendera Merah Putih		Aceh
14 Oktober 1945	a. Sebanyak 400 orang tawanan jepang diangkut para pemuda dari pabrik gula Cepiring ke Semarang. Sebagian di antaranya melarikan diri yang menyebabkan pemuda marah b. Pertempuran lima hari dengan korban sebanyak 990 orang		Semarang
17 Oktober 1945	Pemuda berusaha merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata (Sekarang pindah)		Bandung
14 Nopember 1945	Para pemuda mendirikan berbagai organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), dan lain-lain, untuk menegakkan RI melalui perundingan dan perebutan kekuasaan		Bali
Desember 1945	Para pemuda berusaha merebut senjata dari markas-markas tentara Jepang		Gempe, Sape, Raba, Sumbawa
14 Pebruari – 15 Februari 1946	Eks anggota KNIL yang bergabung di dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) membebaskan para tawanan yang pro RI, lalu menguasai markas-markas NICA.	Ch.Ch. Taulu, B.W. Lapian, SD. Wuisan, dan J Kaseger	Teling, Tomohon, Tondano, Manado

4. Terbentuknya Negara dan Pemerintah Republik Indonesia

a. Proses Terbentuknya Negara Dan Pemerintah Republik Indonesia

Pada saat mengakiri pidato dalam rangka pembacaan teks proklamsi tanggal 17 Agustus 1945 itu, Bung Karno berkata :” Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita ! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka, negara republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya  Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu “

Beberapa saat setelah proklamasi, rakyat bergerak tanpa dikomando untuk menasionalisasi seluruh aset-aset tentara pendudukan Jepang. Para pemimpin melakukan konsulidasi untuk menata sistem kenegaraan sistem demokrasi, monarki dan lain-lain.

Sehari setelah proklamasi PPKI mengadakan sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, meskipun mendapat kritikan dari golongan muda seperti Sukarni, Chairul Saleh dan Wikana. Sidang dipimpin langsung oleh Ir. Sukarno.

Tidak lebih dari dua jam, sidang menyepakati beberapa keputusan terhadap rancangan Pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan BPUPKI, yaitu :

No	Rancangan BPUPKI	Pembahasan PPKI
1	Bab III Pasal 4 Presiden harus beragama Islam, mengingat sebagian besar rakyat beragama Islam	Presiden ialah orang Indonesia asli
2	Jumlah wakil presiden ditetapkan dua orang	Jumlah wakil presiden ditetapkan satu orang saja
3	Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan	Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut undang-undang dasar
4	Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.	Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha  ESA

Dengan beberapa revisi tersebut, rancangan pembukaan dan undang-undang dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar RI 1945.

PPKI mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum acara pemilihan, Bung Krno selaku ketua sidang menguslkan agar pasal 3 dalam aturan peralihan bisa disahkan terlebih dahulu. Pasal itu antara lain berbunyi : Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Setelah disepakati, Otto Iskandardinata mengajukan usul agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan, sedangkan calon yang ia usulkan adalah Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden Tanpa adanya kesulitan semua peserta sidang secara aklamsi bisa menerimanya. Demikian setelah menetapkan Mukadimah dan UUD 1945, PPKI menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil presiden.

Sebelum menutup sidang PPKI Bung Karno menunjuk sembilan orang sebagai Panitia Kecil yang harus menyusun rencana mengenai masalah-masalah yang sangat mendesak seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Sidang tanggal 19 Agustus 1945 PPKI berhasil membentuk alat kelengkapan negara dan pemerintah

Keputusan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945

I. Untuk sementara waktu daerah negara Indonesia dibagi dalam delapan propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubenur. Propinsi-propinsi tersebut :

1)      Jawa Barat

2)      Jawa Tengah

3)      Jawa Timur

4)      Sumatra

5)      Borneo (Kalimantan)

6)      Sulawesi

7)      Maluku

8)      Sunda Kecil (Nusa Tenggara)

II.  Daerah propinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubenur dan residen dibantu oleh Komite Nasional daerah.

III. Pemerintah Republik Indonesia akan dibagi dalam dua belas departemen (kementrian), yaitu :

1)      Departemen Dalam Negeri

2)      Departemen Luar Negeri

3)      Departemen Kehakiman

4)      Departemen Keuangan

5)      Departemen Kesehatan

6)      Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan

7)      Departemen Sosial

8)      Departemen Pertahanan

9)      Departemen Penerangan

10)   Departemen Perhubungan

11)   Departemen Pekerjaan Umum.

12)   Departemen Kemaknmuran

Mengenai Pertahanan :

1)      PETA di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan

2)      Aktivitas prajurit Heiho dihentikan

3)      Tentara Kebangsaan Indonesia supaya segera dibentuk oleh presiden.

Setelah menyelewsaikan persidangan, pada malam harinya presiden dan wakil presiden berdiskusi dengan beberapa tokoh perjuangan antara lain : Mr. Sartono, Suwiryo, Otto Iskandadinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuludin untuk membahas keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Hasil pembahasan dibawa ke sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang berhasil ditetapkan  :

1.       Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan kepengurusan : Mr. Kasman Singodimedjo (ketua), Sutardjo Kartohadikusumo (wakil ketua I), Mr. Latuharhary (wakil ketua II), dan Adam Malik (wakil ketua III), serta

2.       Penetapan Partai Nasional.

Sidang pertama tanggal 29 Agustus 1945 KNIP mengeluarkan Mosi Rakyat antara lain :

a)      Bangsa Indonesia menuntut pengakuan kemerdekaan dari seluruh  dunia dengan terlaksananya negara Republik Indonesia sekarang ini, sebagai salah satu syarat bagi perdamaian internasional

b)      Maklumat tentang kewajiban rakyat Indonesia untuk serentak mendukung pemerintah negara Republik Indonesia merdeka, dengan mencurahkan segenap pikiran, tenaga, harta benda, dan jiwa raga bagi keselamatan serta kemakmuran bangsa Indonesia.

Tanggal 2 September 1945 Presiden Ir. Soekarno mengumumkan pembentukan kabinet Republik Indonesia pertama. sesua dengan UUD 1945 maka kabine6t itu dipimpin oleh presiden. Anggota kabinetnya antara lain : RAA Wiranata Kusumah (Mendagri), Mr. Ahmad Subardjo (Menlu), Mr. AAMaramis (Menkeu), Prof Mr Dr Soepomo (Menkeh), Ir Surachman Tjokroadisuryo (Menteri Kemakmuran), Suprijadi (Menteri Keamanan Rakyat), Dr. Buntaran Martoatmadjo (Menkes), Ki Hajar Dewantoro (Menteri pengajaran), Mr Amir Syarifuddin (Menpen), Mr. Iwa Kusumasumantri (Mensos), Abikusno Tjokrosujoso (Men PU dan Menhub ad interim). Selain itu presiden Ir Soekarno juga mengangkat empat menteri negara yaitu : Wachid Hasjim, Dr. M Amir, Mr. RM Sartono, dan R Otto Iskandadinata, serta empat pejabat negara lainnya, yaitu : Mr. Dr Kusumah Atmadja (Ketua MA), Mr Gatot Tarunamihardja (Jaksa Agung), Mr AG Pringgodigdo (Mensegneg), dan Sukardjo Wirjopranoto (Juru Bicara Negara).

Tanggal 5 Oktober 1945 Ir Soekarno mengenguarkan makluwat, yang isinya : “ Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat (TKR)“. Semula yang diangkat sebagai pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi. Namun tokoh PETA yang melakukan pemberontakan di Blitar tahun 1944 tidak pernah muncul, maka dalam rapat komandan-komandan devisi seluruh Indonesia tanggal 12 Nopember 1945 di Yogyakarta, terpilihlah Sudirman (Kepala Divisi IV yang berkedudukan di Purwokerto). Maka mulai tanggal 18 Desember 1945 Jenderal Sudirman bertindak sebagai Panglima Besar TKR, Letnan Jenderal  Urip Sumohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR, dengan 10 Divisi TKR di Jawa dan 6 Devisi TKR di Sumatra.

b. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 keluarlah dua maklumat penting, yaitu :

1.       Berasal dari presiden dan wakil presiden yang antara lain berisi permintaan agar rakyat Indonesia dari segenap lapisan tinggal tentram, tenang, seap sedia, dan memegang teguh kedisiplinan.

2.       Dari Komite Nasional Indonesia yang berisi  agar rakyat menjaga nama dan kehormatan bangsa dengan menjauhkan segala pikiran dan perbuatan yang jahat-jahat dengan memegang teguh ketentraman umum.